Kota Bima. PJ Walikota Bima akan Segera Rombak Birokrasi Jika Hal ini Terpenuhi. Polemik terkait pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kota Bima belum juga usai. Sejumlah pihak menilai pelantikan JPT yang dilakukan mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi pada tanggal 25 September 2023 lalu tidak sejalan dengan regulasi yang ada.
Hasil seleksi JPT pun dinilai curang. Front Rakyat Bersatu Menggunggat Kota Bima melayangkan protes melalui aksi demonstrasi. LSM LPKPK melaporkan panitia seleksi JPT ke kepolisian.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri telah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda hasil seleksi JPT. Namun pelantikan JPT tetap dilaksanakan.
Melihat polemik yang terjadi, Ketua DPRD Kota Bima Alvian Indra Wirawan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali hasil pelantikan JPT oleh mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi. Duta Partai Golkar itu mengamini bahwa pelantikan itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Hal itu ia sampaikan langsung kepada PJ Walikota Bima Mohammad Rum saat menghadiri acara silaturahmi dan makan malam PJ Walikota bersama DPRD Kota Bima di Hotel Mutmainah, Minggu 01 Oktober 2023.
“Selain tidak sesuai regulasi, banyak juga ASN yang dilantik tidak sesuai dengan kapabilitas dan background pendidikannya. Sehingga merid sistem perlu diperhatikan juga. JPT ini kami minta perhatian yang serius dari PJ Walikota Bima untuk segera mengatasinya, ” Ucap Alvian.
PJ Walikota Bima Mohammad Rum merespon desakan itu dengan menyampaikan beberapa langkah yang sudah ia lakukan. Salah satunya bersurat ke Kemendagri dan KASN.
“Perihal JPT ini kami sudah mengirim surat ke Kemendagri dan KASN. Tinggal menunggu intruksi dari pusat dan akan kami laksanakan,” pungkas Rum.
Rum juga menyampaikan bahwa dirinya selaku PJ Walikota Bima akan melakukan perombakan birokrasi jika sudah mendapat ijin dari Kemendagri.
“Sesuai SK yang saya terima bahwa untuk melakukan penataan birokrat atau ASN harus mendapat ijin dari Kemendagri. Jika hal ini terpenuhi, maka akan segera dilakukan perbaikan sistem penempatan ASN. Bila perlu kita rombak semua,” jelasnya.
Kendati pelantikan JPT dianggap bermasalah, Mohammad Rum meminta kepada Sekda agar tetap menandatangani SK Pejabat yang dilantik dengan harapan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya hal-hal yang dianggap bermasalah akan diperbaiki di kemudian hari jika ijin dari Kemendagri diperoleh.agil
PJ Walikota Bima akan Segera Rombak Birokrasi Jika Hal ini Terpenuhi
