Pengiriman Ribuan Sapi Bima Terkendala Izin, Abdul Rauf Desak Pemprov NTB Segera Bersikap

Halo Bima – Jelang hari raya Idul Adha, Ribuan ekor sapi asal Bima belum bisa dikirim ke Jabodetabek akibat belum terbitnya izin jalan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak.

Izin pengiriman ini menjadi kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Hingga saat ini, izin tersebut belum juga diterbitkan.

Persoalan ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD NTB, Abdul Rauf. Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera mengambil tindakan cepat agar proses distribusi tidak semakin terhambat. Menurut Rauf, izin pengiriman sapi sebaiknya diatur dengan baik dan dikeluarkan secara bertahap. Jika izin dikeluarkan sekaligus dalam jumlah besar, justru bisa menyebabkan penumpukan pada proses pengiriman dan menyulitkan pengaturan logistik di lapangan.

“Kalau izin terus tertunda, para peternak bisa kehilangan kesempatan besar untuk menjual ternak saat harga sedang tinggi karena momen Idul Adha. Ini bukan soal satu dua peternak, tapi menyangkut ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari peternakan sapi,” ujarnya, Selasa (30/4/2025).

Baca Juga :  Abdul Rauf Tinjau Penjualan Sapi Qurban di Jabodetabek: Optimisme Tinggi, Namun Waspadai Persaingan Harga Tak Sehat

Ia juga mengingatkan bahwa waktu pengiriman sudah sangat mepet. Hitungannya, sapi-sapi ini paling lambat harus tiba di Jakarta tiga minggu sebelum Idul Adha agar bisa masuk ke rantai distribusi dan pasar kurban dengan lancar. Jika lewat dari itu, risiko kerugian makin besar bagi peternak.

“Jadi tantangan para peternak ini masih banyak. Resiko perjalanan dan antrean di pelabuhan. Kemudian sesampai di Jakarta banyak lagi yang mesti diurus seperti sewa lahan, bangun kandang, menurunkan tingkat stres hewan saat perjalanan, dan mencari pembeli. Ini butuh waktu, jadi mesti dipercepat urusan izin ini,” pungkasnya.

Ia menambahkan, rotasi dan mutasi pejabat yang baru saja dilakukan oleh Gubernur NTB bisa menjadi faktor penghambat komunikasi lintas sektor.

“Koordinasi yang sebelumnya sudah terbangun bisa saja terhambat karena pergantian pejabat. Ini harus jadi perhatian serius Pemprov,” tegasnya.

Para peternak berharap izin segera keluar agar distribusi ternak berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.

Bagikan:
Scroll to Top