DPRD Kota Bima Bantah Dugaan Kerjakan Proyek Pokir Sendiri

Kota Bima, Halo Bima – Menanggapi kabar yang beredar mengenai dugaan anggota DPRD Kota Bima mengerjakan proyek Pokir sendiri, Sekretaris Fraksi Merah Putih sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kota Bima, Abdul Robbi Syahrir, menegaskan klarifikasi resmi dan membantah tudingan tersebut.

Menurut Abdul Robbi, terdapat kesalahpahaman terkait istilah dana aspirasi atau Pokir. Ia menjelaskan, Pokir merupakan program yang lahir dari aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di daerah pemilihan, dan mekanismenya sudah sesuai ketentuan hukum.

“Semua pengajuan Pokir kini dilakukan secara digital melalui sistem SIPD. Masyarakat bisa memantau seluruh usulan secara terbuka, sehingga tuduhan adanya praktik tidak sehat tidak berdasar,” ujar Abdul Robbi melalui sambungan telepon, Rabu (8/10/2025).

Menyinggung tudingan bahwa ada anggota DPRD yang mengerjakan proyek Pokirnya sendiri, Abdul Robbi menantang pihak yang menyebarkan isu untuk menunjukkan bukti konkret. Ia menekankan agar tuduhan disertai data, termasuk identitas anggota DPR dan pihak yang meminjam bendera politik jika ada.

Abdul Robbi menambahkan, pernyataan yang disampaikan oleh pihak Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) dinilainya tendensius dan berpotensi merusak citra DPRD Kota Bima. “Kalau ada dugaan pelanggaran, masyarakat dipersilakan melaporkannya ke aparat penegak hukum. DPR terbuka untuk memandu proses pelaporan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Dzulfikar, Tim Pakar DPRD Kota Bima sekaligus Ketua Bidang OKK Kadin Kota Bima, menegaskan bahwa seluruh kontraktor, baik yang tergabung dalam Gapensi maupun yang tidak, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan, mekanisme pengadaan proyek berada di bawah kewenangan eksekutif dan DPR tidak terlibat dalam penentuan pelaksana proyek.

Dengan demikian, DPRD Kota Bima menekankan komitmen untuk menjalankan tugas secara transparan, mengikuti prosedur hukum, dan menjunjung etika pemerintahan yang bersih. Pihak legislatif berharap publik tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum diverifikasi dan tetap mengacu pada fakta.