Halo Bima — Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Konsultasi Publik II dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, bertempat di Aula SMKN 3 Kota Bima, Kamis (23/1).
Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah, pelaku usaha, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dengan agenda merumuskan alternatif dan rekomendasi perbaikan untuk KLHS.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syarief Rustaman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari Konsultasi Publik I. Ia menyebut daya dukung air Kota Bima telah terlampaui hingga 88%. “Diperlukan upaya penghematan air, reboisasi, dan pembangunan waduk di daerah rawan kekeringan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi penurunan daya dukung lahan dalam lima tahun ke depan dan perlunya ruang terbuka hijau di kawasan permukiman. “Rasio daya tampung penduduk masih baik, namun tetap perlu pengendalian pemanfaatan ruang,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Bima, Ahmad Mufrad, mewakili Pj Wali Kota, menekankan pentingnya KLHS sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“KLHS harus disusun secara sistematis dan partisipatif agar prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar terintegrasi dalam RPJMD,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan data dan masukan. “Mari kita bangun kesepahaman demi mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkesinambungan,” ucapnya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Lalu Suprasandi (Tenaga Ahli CV Pilar Equator), Ahmad Suriansyah (Kabid Bappeda), serta Putu Mekar Sari, (Puspedal Bali Nusra) secara daring.