Ratusan Honorer Bima Tuntut SK Gubernur

Kabupaten Bima. Ratusan Tenaga Kependidikan Non PNS yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional NTB dan Asosiasi Trnaga Administrasi Sekolah (ATAS), menggelar Rapat Konsolidasi besar-besaran di Gedung PGRI Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Konsolidasi yang diikuti tenaga kependidikan se Kota dan Kabupaten Bima itu, digelar Rabu (30/08) pagi hingga menjelang sore hari.

Pimpinan Aliansi Honorer Nasional NTB, Sutomo, S. Pd, melalui Ketua Honorer Administrasi Tata Usaha Sekolah Kota Bima, Sofian , menjelaskan,  konsolidasi di Gedung PGRI tersebut untuk mendata kembali anggota aliansi yang ada di Kota dan Kabupaten Bima. Data-data itu akan dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB dan BKD, sebagai bagaian dari upaya aliansi untuk mengajukan penerbitan SK Kepala Daerah bagi para honorer.

Baca Juga : Miris, Keluarga Di Kota Bima Ini Hidup Tanpa Listrik dan WC

“Ada dua tuntutan  yang ingin kami tindak lanjuti dari pertemuan ini, pertama kami ingin agar seluruh honorer tenaga kependidikan atau tenaga administrasi Tata Usaha Sekolah, mendapat legalitas dari pemerintah propinsi berupa SK Gubernur. Kedua, kami ingin dimasukkan dalam sistem afirmasi atau formasi P3K dan CASN 2023 nanti” ucap Sofian.

Menurut Sofian, selama ini para honorer Tenaga Kependidikan hanya mengantongi SK dinas dan kepala sekolah saja. Akibatnya, para tenaga kependidikan yang bernaung dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB ini, tidak bisa terakomodir dalam formasi P3K dan CASN. “Tentu ini sangat merugikan kami yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Bayangkan, ada diantara kami yang sudah mengabdi sejak tahun 1995 dan tidak diperhatikan oleh negara. Katika peluang terpenuhinya harapan kami untuk menjadi ASN itu hadir melalui P3K,  justru kini terkendala aturan mengenai SK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan”, lanjut Sofian.

Sebelum Rapat Konsolidasi diselenggarakan, Aliansi Honorer Nasional NTB telah melakukan pertemuan dengan Dinas Dikpora Prop NTB, BKD NTB dan Biro Organisasi Sekda NTB. Dalam pertemuan tanggal 14 Agustus 2023 tersebut, Sutomo mengemukakan sejumlah alasan mengapa tenaga kependidikan ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Propinsi NTB.

“Karena tanpa tenaga administrasi sekolah siapa yang mengurus guru, tanpa satpam siapa yang akan menjaga jika terjadi konflik di sekolah dan tanpa tenaga kebersihan siapa yang akan menjaga kebersihan sekolah”, tutur Sutomo.

Anggota DPRD Prop. NTB Dapil VI, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Abdul Rauf, ST, MT yang hadir dalam rapat konsolidasi tersebut, coba merespon harapan dan tuntutan para honorer dengan memberi beberapa solusi. Antara lain,  meminta para honorer mengajukan audiensi ke DPRD NTB yang didalam suratnya nanti juga meminta DPRD hadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala BKD. Dengan hadirnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD saat audiensi, DPRD NTB bisa mengupayakan solusi bagi permasalahan honorer saat itu juga.

“Harus segera dilakukan karena saat ini kita berpacu dengan waktu. Pertengahan bulan September, Gubernur yang diharapkan bisa mengeluarkan SK bagi teman-teman honorer akan berakhir masa jabatannya”, ujar Rauf.

Lebih lanjut Abdul Rauf juga meminta attensi semua pihak untuk sama-sama mendukung perjuangan para honorer tenaga kependidikan ini. Pasalnya, ini adalah peluang terakhir bagi mereka untuk mendapatkan SK Gubernur tersebut. Jika tidak, para honorer masih harus menunggu terpilihnya gubernur baru pada periode berikutnya.

“Para honorer ini sudah mendapat insentif bulanan dari gubernur,  jadi saya rasa ini permasalahan yang sangat mudah untuk diselesaikam oleh gubernur kita. Tinggal bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan bapak Gubernur agar  tuntutan teman-teman honorer ini bisa segera direalisasikan”, lanjut Rauf.

Aliansi Honorer Adminstrasi Tata Usaha Sekolah ini terbentuk tahun 2018. Setelah terbentuk aliansi memperjuangkan adanya insentif  bulanan untuk para honorer dari pemerintah propinsi NTB dan permintaan itu berhasil terpenuhi. Saat ini aliansi sedang memperjuangkan masa depan mereka yang tidak bisa ikut seleksi P3K yang terkendala SK,. Mereka berharap Gubernur NTB bisa merubah SK Dinas yang mereka pegang menjadi SK Gubernur NTB

 

---

Ratusan Honorer Bima Tuntut SK Gubernur

Hlb02