Pemkot Bima Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025

Halo Bima – Pemerintah Kota Bima kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkot Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Senin (25/5/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., bersama Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H.

Raihan opini WTP ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Bima telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian tersebut juga menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK RI turut memberikan apresiasi atas langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk upaya pencegahan terhadap potensi temuan berulang dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menyampaikan bahwa capaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk dukungan legislatif serta perangkat daerah yang senantiasa menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel, serta menegaskan pentingnya menjaga komitmen untuk terus meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menilai capaian tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam fungsi pengawasan serta pengawalan kebijakan anggaran agar tetap efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.