Kemenkumham Buka Layanan Keimigrasian di Pulau Moyo

Mataram. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat membuka unit keria layanan keimigrasian di Pula Moyo, Kabupaten Sumbawa. “Dengan dibukanya pelayanan keimigrasian di salah satu kawasan wisata andalan NTB ini (Pulau Moyo), kami berharap dapat membantu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan pariwisata di NTB” kata Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto di Mataram, Rabu (23/08).

Khusus untuk Pulau Moyo yang pernah menjadi tempat singgah mendiang Lady Diana tersebut, Romi melihat adanya peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seperti di Labuhan Bajo, Amaratua, dan Gili Trawangan.

Baca Juga : Indonesia dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional

Dengan melihat peluang tersebut, Kanwil Kemenkumham NTB tidak hanya membuka layanan keimigrasian, namun juga melakukan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).

“Di sana juga kami banyak menyediakan layanan hukum. Selain paspor, izin tinggal, ada juga layanan pendaftaran merek, bantuan penyuluhan hukum, konsultasi pengaduan HAM, konsultasi apostille
dan bantuan hukum. Sesuai slogan kami, ‘Kumham Bergerak’, ucapnya.

Romi pun menielaskan penempatan pelavanan dan pengawasan keimigrasian di Pulau Moyo ini hanya sebagai langkah awal Kanwil Kemenkumham NTB. Untuk ke depannya, Romi berencana membangun
semacam kantor penghubung imigrasi, khusus di Pulau Moyo.

“Pertimbangannya, akses wisatawan asing dari Pulau Moyo ke kantor imigrasi di Pulau Sumbawa itu cukup jauh jarak tempuhnya. Makanya, ada rencana akan kami bangun kantor imigrasi skala kecil di Pulau Moyo,” ucapnya.

Selain itu, tujuan membuka layanan di kawasan wisata ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkumham NTB memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Jadi, sejalan dengan visi kemenkumham, dalam hal member pelayanan di pulau terpencil. Memberi peluang kepada masyarakat lokal maupun warga asing agar dapat merasakan kemudahan dalam pelayanan dan aman, karena terawasi secara humanis,” ujar dia.

Baca Juga :  Kantor Imigrasi Bima Raih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM

Namun, Romi tidak lupa mengatakan bahwa rencana ini butuh dukungan dari TNI, Polri, dan pemerintah, dalam hal ini dinas pariwisata. Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, Romi yakin dunia pariwisata di NTB, akan cepat berkembang. (Halo Bima).


Kemenkumham Buka Layanan Keimigrasian di Pulau Moyo

Hlb02

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *