Kota Bima, Halo Bima — Pemerintah Kota Bima berhasil mencatatkan capaian ganda pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam (17/9/2026).
Kota Bima berhasil meraih dua penghargaan Terbaik I tingkat kota, masing-masing pada kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Akses dan Pelayanan Pendidikan.
Capaian tersebut sekaligus membawa Kota Bima memperoleh insentif sebesar Rp2 miliar untuk masing-masing penghargaan, sehingga total insentif yang diraih mencapai Rp4 miliar.
Pada kategori pelayanan kesehatan, Kota Bima menempati peringkat pertama, mengungguli Kota Mataram yang meraih Terbaik II dan Kota Kupang sebagai Terbaik III. Sementara pada kategori pendidikan, Kota Bima kembali menduduki posisi Terbaik I tingkat kota.
Penghargaan tersebut diterima dalam malam apresiasi yang dihadiri langsung Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mewakili Pemerintah Kota Bima.
Ajang apresiasi tersebut menjadi bentuk penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada Batch II tahun 2026, penilaian mencakup empat bidang, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, implementasi Program 3 Juta Rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemberian apresiasi tidak hanya menjadi penghargaan atas capaian pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Bagi Pemerintah Kota Bima, dua penghargaan Terbaik I tersebut menjadi catatan penting atas capaian kinerja daerah sekaligus motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Capaian ini juga menambah daftar prestasi Kota Bima di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan hasil kinerja pemerintah daerah pada sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
