Mataram, Halo Bima — Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi NTB. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 72,37 pada tahun 2023 jika dibanding tahun 2022 yang sebesar 71,65.
Dinas Kesehatan Provinsi NTB bersama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB dan UNICEF mengadakan kegiatan Pelatihan Penerapan “Water, Sanitation for Health Facility Improvment Tools (WASH-FIT) pada puskesmas di Provinsi NTB Selasa, (6/2/ 2024).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengucapkan terima kasih kepada staf Puskesmas di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur yang telah hadir untuk dapat meningkatkan pengetahuan.
“Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah setapak – demi stepak usia harapan hidup kita naik, kompenen IPM itu adalah kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup,” ungkapnya.
Dokter Fikri juga menjelaskan, terkait capaian 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi NTB. 5 Pilar STBM, yakni berhenti buang air besar sembarangan, Cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
“Alhamdulillah, 10 Kabupaten/Kota kita, rata – rata sudah 100 persen 5 Pilar SPBM, yang terpenting adalah sustainablenya, apa yang telah dicapai KSB yang mempelopori bagaiamana cara untuk mempertahankannya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur PKBI NTB Ahmad Hidayat menjelaskan, bahwa kehadiran konsep program dari PKBI melihat dari salah satu masalah di NTB yaitu kematian bayi di NTB yang baru lahir.
“Setelah ditinjau kenapa kematian bayi di NTB baru lahir dipengaruhi oleh bebrapa faktor salah satunya kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, asfiksia kelahiran, hipotermi dan pemberian nutrisi yang tidak adekuat,” jelasnya.
Tidak sampai disitu, setelah BBLR, dilanjutkan dengan pneumonia, sesuai dengan mandat Undang – Undang Kesehatan yang abru diharapkan adanya integrasi layanan primer, termasuk layanan kesehatan.
“Karena memiliki cita – cita bersama PKBI dan Unicef mendukung Pemerintah NTB untuk kita bersama mencoba dengan integrasi anatar sektor kesehatan dengan sektor Puskesmas bisa menurukan angka kematian bayi dan akses layanan bagi disabilitas,” jelasnya.
