Ribuan Guru Swasta di Bima Gelar Aksi, Desak Kesetaraan Hak ASN PPPK

Kabupaten Bima, Halo Bima – Ribuan guru swasta di Kabupaten Bima turun ke jalan pada Kamis (18/9/2025). Mereka menggelar aksi damai dengan tuntutan utama: adanya perlakuan yang setara dengan guru negeri dalam proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) paruh waktu.

Baca Juga :  Pengangkatan 14.077 PPPK Paruh Waktu, Antara Kesejahteraan dan Risiko Fiskal Daerah

Aksi dimulai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bima. Para guru meminta lembaga legislatif daerah tidak tinggal diam, melainkan menyuarakan aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat melalui rekomendasi resmi.

Massa kemudian diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Bima, Nukrah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi serta memastikan dukungan DPRD atas perjuangan guru swasta.

“Kami sangat memahami aspirasi ini. DPRD Kabupaten Bima siap mengeluarkan surat rekomendasi sebagai dukungan agar tuntutan para guru bisa sampai ke Kemenag RI,” ucapnya.

Usai dari DPRD, ribuan guru melanjutkan aksi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima. Mereka disambut langsung oleh Kepala Kantor Kemenag, H. Mujiburrahman, S.Ag. Dalam sambutannya, Mujiburrahman menegaskan keberpihakan penuh pada para guru.

“Saya sendiri berasal dari dunia pendidikan, jadi sangat paham kondisi ini. Aspirasi ini akan segera kami teruskan ke Kanwil Kemenag NTB untuk dilaporkan ke Kementerian Agama RI,” tegasnya.

Baca Juga :  700 Santri TPQ Ikuti Khataman Massal di Masjid Agung Kabupaten Bima

Tidak berhenti di sana, rombongan guru juga bergerak ke Kantor Bupati Bima. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sahrul, menerima langsung perwakilan massa. Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Bima, akan menindaklanjuti keluhan para guru.

“Senin mendatang Bapak Wakil Bupati akan mengundang forum guru sekolah swasta untuk berdialog. Pertemuan itu penting agar solusi nyata bisa dicapai bersama,” jelas Sahrul.

Aksi damai berjalan tertib dengan pengamanan aparat. Para guru berharap perjuangan ini menjadi jalan pembuka agar ada regulasi yang lebih adil, sehingga tenaga pendidik di madrasah swasta memperoleh hak yang sama dengan guru negeri.

Bagikan:
Scroll to Top