Mataram, Halo Bima — Kepedulian terhadap bencana banjir yang menerjang Kecamatan Wera dan Ambalawi Kabupaten Bima mengundang rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Salah satunya datang dari anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf.
Melihat berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir itu, Abdul Rauf akan mengalokasikan anggaran pokirnya sebesar 2 miliar rupiah untuk menangani perbaikan infrastruktur.
“Tahun ini, saya akan mengalokasikan anggaran Pokir sekitar Rp2 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Kecamatan Wera dan Ambalawi yang rusak akibat banjir,” kata Rauf saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa (04/02/2025).
Duta Partai Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR NTB agar perbaikan dapat segera dilakukan, terutama pada ruas jalan di Desa Nangawera yang hampir terputus akibat banjir.
Selain menyoroti persoalan infrastuktur, Abdul Rauf juga berencana menjadikan desa-desa terdampak banjir sebagai lokasi reses guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga hutan. Rusaknya hutan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak bencana banjir di wilayah Wera.
“Saya akan mengadakan kegiatan reses di desa-desa terdampak banjir agar bisa memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang bahaya kerusakan hutan,”ungkapnya
“Saya tidak pernah membayangkan bahwa Kecamatan Ambalawi akan mengalami banjir bandang sebesar ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakan hutan di wilayah pegunungan sudah sangat parah,” katanya.
Dalam penanganan banjir yang menghantui masyarakat, Abdul Rauf juga telah berdiskusi dengan Wali Kota Bima terpilih serta Gubernur NTB terpilih mengenai upaya penanggulangan banjir dan rehabilitasi hutan.
Ia mendorong adanya langkah-langkah konkret, termasuk larangan pembabatan hutan serta program edukasi untuk masyarakat. Salah satu langkah yang akan diusungnya adalah mendorong penanaman pohon kemiri sebagai solusi ekologis dan ekonomi. Menurutnya, pohon kemiri memiliki dua manfaat utama: sebagai penahan air hujan untuk mencegah banjir dan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi.
“Provinsi NTB baru-baru ini mengekspor 20 ton buah kemiri dengan harga yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, edukasi tentang penanaman pohon kemiri harus digalakkan, karena nilai ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan jagung,” jelasnya.
Dirinya mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap keseimbangan alam. Menurutnya, bencana banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak nyata dari deforestasi yang tidak terkendali. Ia juga mengritisi program swasembada jagung yang dapat merusak hutan.
Ia menekankan pentingnya pembatasan penanaman jagung di kawasan hutan, terutama yang berada di sekitar aliran sungai, guna mencegah bencana ekologis yang lebih besar.
“Pemerintah harus tegas dalam membatasi penanaman jagung di kawasan hutan. Gerakan ini perlu dilakukan secara bersama-sama sebagai upaya mitigasi kerusakan hutan,” tegasnya.