Halo Bima – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bima, Selasa 31 Maret 2026. Penyampaian tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
Dalam paparannya, Feri Sofiyan menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Bima tahun 2025 berlandaskan visi “Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Menurutnya, visi ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia, ketahanan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia menjelaskan, konsep “maju” diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan. Sementara “bermartabat” mencerminkan nilai moral, budaya, dan identitas masyarakat Kota Bima. Adapun “berkelanjutan” menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan masa depan.
Lebih lanjut, Feri memaparkan bahwa pembangunan Kota Bima juga difokuskan pada penguatan ketahanan sosial yang religius dan berbudaya, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi yang profesional, penguatan ketahanan ekologi, serta pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan.
Dari sisi kewilayahan, ia menjelaskan bahwa Kota Bima memiliki luas 222,25 km² yang terbagi dalam lima kecamatan, dengan posisi strategis di bagian timur Pulau Sumbawa. Letak geografis tersebut menjadikan Kota Bima sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sekaligus simpul konektivitas antarwilayah.
Namun demikian, ia juga mengakui adanya tantangan geografis, seperti risiko banjir akibat keberadaan sejumlah sungai yang bermuara ke Teluk Bima, serta perlunya penataan ruang dan penguatan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dalam aspek kependudukan, Feri menyebutkan jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2025 mencapai 166.992 jiwa, dengan dominasi usia produktif sebanyak 114.294 jiwa. Kondisi ini, menurutnya, merupakan peluang bonus demografi yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja.
“Bonus demografi tidak akan menjadi keuntungan tanpa kesiapan SDM yang berkualitas dan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam hal kelembagaan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bima tercatat sebanyak 8.086 orang, dengan dominasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, integritas, serta adaptasi teknologi dalam birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sektor keuangan, Feri Sofiyan mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,066 triliun dari target Rp1,069 triliun, atau sebesar 99,6 persen. Meski capaian tersebut dinilai baik, ia mengakui bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.
“Kemandirian fiskal harus terus diperkuat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor pajak,” jelasnya.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai sekitar 91,7 persen dari target Rp1,093 triliun. Ia menegaskan bahwa kualitas belanja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata bagi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Feri Sofiyan berharap DPRD Kota Bima dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
