Kota Bima, Halo Bima — Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum PPPK dan CPNS Kota Bima menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Bima, Senin pagi (10/3).
Mereka menyampaikan penolakan terhadap keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Dalam orasinya, massa aksi menilai keputusan Kemenpan RB tersebut tidak hanya mengecewakan, tetapi juga dianggap melanggar Undang-undang. Mereka menyesalkan, sebuah keputusan berbasis hukum bisa dibatalkan hanya dengan “selembar surat”.
“Kami mempertanyakan dasar hukum penundaan ini. Kenapa Undang-undang bisa dibatalkan hanya dengan satu surat keputusan? Ini bentuk ketidakadilan bagi kami yang sudah lama mengabdi,” tegas salah satu orator aksi.
Seperti diketahui, Kemenpan RB sebelumnya mengeluarkan keputusan untuk menunda proses pengangkatan CPNS dan PPPK yang sedianya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. CPNS akan diangkat pada bulan Oktober 2025, sedangkan PPPK pada bulan Maret 2026.
Penundaan tersebut disebutkan karena adanya proses evaluasi kebutuhan formasi ASN secara nasional, serta penyesuaian anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Namun, para tenaga honorer menilai penundaan ini semakin memperburuk ketidakpastian nasib mereka. Padahal, banyak dari mereka sudah lama menunggu kepastian pengangkatan sebagai ASN, setelah dinyatakan lulus seleksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor, perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Bima, Arif Roesman Effendy. Dalam pertemuan itu, Arif menyatakan pihaknya memahami kegelisahan para tenaga honorer.
“Kami di daerah hanya bisa menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, karena ini merupakan kebijakan nasional. Keputusan ada di pemerintah pusat, bukan di daerah,” ujar Arif kepada perwakilan massa aksi.
Arif menegaskan, pihaknya akan segera meneruskan tuntutan Forum PPPK dan CPNS Kota Bima ke Kemenpan RB, berharap ada kejelasan terkait nasib para honorer di Kota Bima.
Aksi damai ini berlangsung tertib. Usai dari Kantor Wali Kota Bima, masa aksi berencana akan melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Bima.
