APPSBDI dan Kementan Dorong Solusi Distribusi Ternak NTB

Halo Bima – Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima dan Dompu Indonesia (APPSBDI) memperkuat peran sebagai mitra strategis peternak Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui dialog intensif dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada Selasa (5/8). Pertemuan ini bertujuan merumuskan solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan distribusi ternak, khususnya menjelang Idul Adha, sekaligus mendorong pembangunan peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan di NTB.

APPSBDI menyampaikan sejumlah kendala berulang yang dihadapi peternak setiap tahun, seperti masa berlaku surat rekomendasi pengeluaran ternak, keterbatasan jadwal kapal pengangkut, dan kurangnya perencanaan logistik yang terintegrasi.

“Setiap tahun, NTB menjadi sorotan menjelang Idul Adha, tetapi masalah seperti izin kapal terus berulang tanpa solusi menyeluruh. Kami ingin pemerintah pusat dan daerah merumuskan skema yang lebih baik,” ujar Adi Bahrudin, Sekretaris Jenderal APPSBDI.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan pentingnya penyusunan jadwal pengiriman ternak yang lebih terkoordinasi. Ia mengusulkan rekayasa jadwal kapal untuk mencegah penumpukan distribusi pada satu waktu. “Hal ini harus dibahas sekarang, jauh sebelum Idul Adha. Kami butuh kecocokan antara izin, waktu, dan pelaksanaan yang lebih baik,” tegas Agung.

APPSBDI mengusulkan peran aktif asosiasi sebagai jembatan antara peternak dan pemerintah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendataan peternak secara transparan untuk memastikan hanya pelaku usaha terverifikasi yang terlibat dalam proses distribusi. “Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya untuk kebutuhan Idul Adha, tetapi juga untuk pembangunan peternakan jangka panjang di NTB,” tambah Adi. Selain itu, APPSBDI mengusulkan skema business matching antara peternak dan pedagang hewan kurban untuk menjamin pemasaran ternak yang lebih terstruktur dan efisien.

Agung menyambut positif inisiatif APPSBDI dan mendorong asosiasi untuk terus menyuarakan aspirasi peternak lokal. Ia juga menekankan perlunya penertiban oknum yang mengganggu kelancaran distribusi ternak antarwilayah. “Asosiasi harus menjadi wadah yang kuat untuk peternak. Data peternak harus jelas dan terverifikasi agar proses lebih lancar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan dinas terkait harus diperkuat untuk mendukung verifikasi dan pengawasan.

Dalam pertemuan tersebut, APPSBDI juga menyuarakan harapan untuk dilibatkan dalam program-program strategis pemerintah pusat dan daerah. Mereka berkomitmen untuk bermitra tidak hanya dalam menyelesaikan tantangan logistik musiman, tetapi juga dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak di NTB. “Kami ingin peternakan di NTB lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan, dengan sistem distribusi yang efisien dan transparan,” pungkas Adi.

Sinergi antara APPSBDI dan Kementan ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju distribusi ternak yang lebih lancar dan terorganisir, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu sentra peternakan nasional. Dengan kolaborasi ini, peternak lokal diharapkan dapat menikmati kemudahan akses pasar dan dukungan logistik yang lebih baik, mendukung visi swasembada pangan nasional.