Kabupaten Bima, Halo Bima – Tim Kemenkeu Satu yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima, Ahmad Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Bima pada Senin, 17 Maret 2025.
Selain membahas sejumlah agenda strategis, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas antara kedua belah pihak.
Dalam Pakta Integritas tersebut, baik jajaran Kemenkeu Satu maupun Pemerintah Kabupaten Bima bersepakat untuk saling berkomitmen memberikan dan menerima layanan yang bebas dari unsur gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta senantiasa taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bima, Ady Mahyudi, dalam pertemuan itu menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah Kementerian Keuangan RI dalam memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), khususnya untuk Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
“Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen memperkuat integritas birokrasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ungkap Bupati Ady Mahyudi.
Ahmad Yusuf, dalam tatap muka bersama Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan di Ruang Kerja Bupati Bima, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja Kementerian Keuangan di daerah.
“Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Bima memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi, pendampingan, dan dukungan terhadap perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta pengelolaan APBD,” jelas Ahmad Yusuf.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk segera memenuhi dokumen persyaratan salur dan menyampaikan data progres penyaluran TKD secara tepat waktu.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, Wahyudi, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, Beny, beserta para kepala seksi masing-masing unit kerja.
Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi, menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya penggalian potensi pajak daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penyaluran TKD untuk Pemerintah Kabupaten Bima.
Sementara itu, Kepala KPKNL Bima, Beny, menjelaskan peran KPKNL dalam pengelolaan aset negara, termasuk aset milik Pemerintah Kabupaten Bima. Ia menyatakan kesiapan KPKNL untuk memberikan asistensi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan aset.
“Kami siap membantu Pemkab Bima dalam meningkatkan nilai dan manfaat aset-aset daerah, agar pengelolaannya lebih optimal dan akuntabel,” tutup Beny.
LIhat Juga:
Bangun Zona Integritas, Imigrasi Bima Teken Komitmen Bersama
Akhirnya, Setelah 20 Tahun, Hari ini Ketua DPRD Kota Bima Tandatangani Dokumen Penerimaan Aset dari Pemkab Bima
Ady Irfan Resmi dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima
Ady Irfan Tolak Mobil Dinas Baru, Anggaran Rp1,4 Miliar untuk Rakyat