DPRD NTB Belajar dari Jawa Timur Hadapi Tekanan Fiskal

Halo Bima — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melihat Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang mampu bertahan menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Hal tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam kunjungan anggota DPRD Provinsi NTB ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/8/2026).

Abdul Rauf yang turut ikut dalam kunjungan mengatakan, kondisi fiskal yang dihadapi Jawa Timur pada dasarnya memiliki kesamaan dengan NTB. Berkurangnya TKD dari pemerintah pusat memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Namun, Jawa Timur dinilai memiliki modal penting untuk menghadapi kondisi tersebut, yakni kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Secara umum semua daerah mengalami tekanan fiskal akibat kurangnya TKD dari pusat. Jatim juga mengalami tekanan yang sama seperti NTB. Tetapi Jatim termasuk daerah yang masih bisa survive karena memiliki sumber pendapatan daerah atau PAD yang cukup bagus,” kata Abdul Rauf.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, PAD Jawa Timur mencapai sekitar Rp17 triliun. Sementara total APBD Jawa Timur berada di angka sekitar Rp27,27 triliun. Jawa Timur juga menerima transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp8 triliun lebih, dengan pembiayaan daerah sekitar Rp900 miliar.

Menurut Abdul Rauf, angka tersebut menunjukkan pentingnya kemandirian fiskal daerah ketika kemampuan transfer dari pemerintah pusat mengalami tekanan.

Selain kekuatan PAD, DPRD NTB juga menyoroti sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan Jawa Timur yang telah didukung digitalisasi. Sistem tersebut dinilai mampu memperkuat transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Jatim memiliki sistem pelaporan dan digitalisasi keuangan yang sangat baik, sehingga kebocoran pendapatan bisa dihindari. Ini yang menjadi salah satu hal penting yang perlu kita pelajari,” ujarnya.

Abdul Rauf menilai pengalaman Jawa Timur dapat menjadi referensi bagi NTB dalam memperkuat fiskal daerah. Terutama melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas tata kelola keuangan serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, menurutnya, daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Penguatan sumber pendapatan daerah dan pembenahan tata kelola menjadi kebutuhan yang semakin penting.

“Pelajaran dari Jatim adalah bagaimana daerah bisa memperkuat PAD dan membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Ini tentu menjadi masukan bagi kita di NTB dalam menghadapi tekanan fiskal ke depan,” pungkasnya.