Suara Hati Anak Pulau, “Tolong Perbaiki Sekolah Kami”

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling utama dalam membangun sebuah negara. Kualitas sebuah negara sangat bergantung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik dan berkualitas harus diawali dengan kesadaran masyarakat, terlebih lagi dari pemerintah itu sendiri. Selain dengan mengeluarkan anjuran wajib belajar 9 tahun, pemerintah juga harus memperhatikan infrastrukturnya. Hal ini juga tertuang dalam amanat UUD Tahun 1945 Pasal 31 yang berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”. Idealnya pembangunan dalam dunia pendidikan harus menjadi prioritas. Tapi, yang terjadi saat ini masih jauh dari kata “ideal”.

Pembangunan bidang Pendidikan tidak se-agresif pembangunan bidang lain seperti bidang ekonomi, pariwisata dll. Berdasarkan data BPS tahun 2019,  masih banyak sekolah yang rusak dantak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Untuk Sekolah di jenjang SD saja tercatat sebanyak 63% ruang kelas yang rusak sedang dan 8% rusak total. Hal tersebut terjadi juga di Kabupaten Bima. Salah satu sekolah dasar yang masuk kategori rusak total adalah SD Inpres Pasir Putih yang terletak di Pulau – Bajo Pulo Kabupaten Bima.

Timbul pertanyaan di benak kita, kenapa hal ini bisa terjadi? bukankah pemerintah memiliki Anggaran yang cukup untuk membangun dunia Pendidikan? atau pemerintah tak cukup mampu untuk melihat realita yang ada?

Jika dilihat pada aspek geografis, perjalanan menuju SD Inpres Pasir Putih Kabupaten Bima ini terbilang mudah. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam dari Pusat Pemerintahan menuju Pelabuhan Sape, kemudian dilanjutkan dengan penyebrangan selama sekitar 10 menit menggunakan Boat.

Dengan akses semudah itu, semestinya perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah bisa merata, terlebih lagi yang berkaitan dengan pendidikan. Namun apa yang dirasakan oleh warga Bajo Pulo berbanding terbalik dengan kemudahan akses yang tersedia. Alih-alih mengharapkan pembangunan yang lebih baik, mereka harus rela mengubur harapannya. Hal itu juga dirasakan oleh Pak Jamal yang menjabat sebagai ketua Komite SD Inpres Pasir Putih Kab Bima.

Pak Jamal mengungkapkan bahwa sejak pertama kali didirikan pada tahun 1992, SD Inpres Pasir Putih sangat sedikit merasakan perhatian dari Pemerintah. Lebih dari dua dekade berdiri, terhitung hanya 1 kali di tahun 1995 Bupati Bima berkunjung. Namun kunjungan itu tidak lebih hanya angin segar dan tak ada pembangunan yang signifikan. Selepas kunjungan tersebut, tak ada lagi kunjungan dari bupati dan jajaran setelahnya. Apalagi pembangunan di dunia pendidikan yang bernama sekolah. Sekolah ini hanya terdapat 3 ruang kelas dengan jumlah siswa 87 orang dan setiap ruangan dibagi menjadi 2 kelas. Walaupun dengan segala keterbatasan, siswa SD Inpres sangat antusias untuk terus belajar dan mengasah asa demi mencapai mimpi besar yang menunggu di depan sana.

Namun di akhir tahun 2019, tempat belajar para siswa harus dipindahkan sementara ke perumahan guru yang terletak hanya selemparan batu dari sekolah. Pemindahan sementara tersebut dilakukan karena keadaan ruang kelas yang sangat memprihatinkan, bahkan dapat mengancam nyawa para guru dan siswa.

Kondisi ruang kelas rusak parah dan hampir seluruh atap ruang kelas sudah hancur tersapu angin. Keadaan yang lebih memprihatinkan adalah ketika musim hujan dan kemarau tiba. Beberapa bagian dinding ruang kelas pun sudah hancur dan jebol.

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam dasar negara yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menjadi sebuah Unfisished Job (Pekerjaan yang belum selesai) dan bisa jadi hanya akan berakhir dengan sebuah jargon yang tak bermakna.

Persoalan yang dihadapi oleh SD Inpres Pasir Putih ini menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan di Negeri ini belum mendapat tempat di hati para elit yang sedang berkuasa. Setidaknya di Kabupaten Bima.

Hal ini mengundang kembali  pertanyaan yang sama, kenapa hal ini bisa terjadi, bukankah pemerintah memiliki Anggaran yang cukup untuk membangun dunia Pendidikan yang layak? Dan akhirnya, kita hanya bisa bertanya dan para siswa hanya bisa berharap, “tolong perbaiki rumah sekolah kami”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *